Bedah Buku Sosialisme Islam, Gus Hakim Kupas Pandangan Politik Gus Dur dan Keteguhan Ideologi NU

Kraton, NU Pasuruan

Sosok KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak pernah lepas dari perbincangan tentang strategi kebudayaan, politik, dan ideologi. Meneladani pandangan politik Gus Dur dan pentingnya berpegang teguh pada ideologi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi pesan utama yang disampaikan oleh H. Ahmad Hakim Jayli dalam forum Diskusi Bedah Buku Sosialisme Islam di Graha Addakhil Pasuruan, kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pasuruan, Ahad (08/11/2026).

Di hadapan para peserta, Ia mengupas tuntas bagaimana Gus Dur memosisikan ideologi sebagai benteng dari pragmatisme politik. Ia mengutip dawuh Gus Dur yang menyebutkan bahwa selama seseorang memiliki ideologi, ia tidak akan mudah terperangkap oleh pragmatisme dan tidak akan menjadi sosok yang mudah ‘terbeli’.

“Gus Dur membaca buku kiri. Kita jaman mahasiswa pun ikut. Tujuan Gus Dur adalah mengajak anak muda agar berani menjadi pendobrak, untuk melawan tirani saat itu. Kita butuh pisau analisis ideologi kiri. Namun yang sangat menarik, Gus Dur tidak pernah membenturkan pemikiran tersebut dengan Islam. Gus Dur yang bacaannya lintas ideologi itu pada akhirnya menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik dari Al-Qur’an,” urainya.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur itu merekomendasikan agar ideologi selalu dijadikan sebagai miqat atau titik pijak awal bagi para kader pergerakan. Ia menyitir pesan mendalam dari KH Abdul Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) tentang integritas kader.

“Pesan Mbah Wahab: jadilah ikan, meski hidup di lautan yang asin, dagingnya tidak ikut menjadi asin,” tegasnya menganalogikan keteguhan di tengah arus zaman.

Lebih lanjut, Senior Advisor Jaringan GUSDURian Indonesia itu membedah tentang pertautan antara kepedulian sosial (sosialisme) dan kebebasan individu (kapitalisme). Menurutnya, orang yang condong pada masyarakat disebut sosialis, sementara yang berpusat pada individu merujuk pada kapitalisme.

“Islam itu hadir lebih baik dan lebih utuh. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, namun individu atau kelompok kapitalis itu diwajibkan untuk menginfaqkan hartanya. Dua-duanya ada di Indonesia, dan Indonesia kita punya asas Ketuhanan. Dan dalam konteks hari ini, yang paling utama untuk dibela adalah masyarakat,” imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa ideologi pergerakan politik NU sebenarnya telah kokoh tertanam sejak Khittah 1926. NU mengusung mabda siyasi (prinsip-prinsip politik) berupa humanisme religius yang memadukan nilai keislaman dan keindonesiaan secara harmonis—sebuah hal yang di masa lalu sempat berbeda pandangan dengan gerakan Syarikat Islam pimpinan HOS Tjokroaminoto.

“Maka seluruh harakah (gerakan) NU jangan sampai lepas dari tasbih, yang menjadi simbol leadership atau kepemimpinan spiritual. Tugas kita bukan lagi sekadar mikir Islam atau mikir NU saja, tapi harus mikir Indonesia. Indonesia harus adil yang identik dengan sosialisme, dan makmur yang identik dengan kapitalisme. Jangan tinggalkan ideologi NU, yakni Maqashidus Syariah dan Mabadi Khaira Ummah,” pesannya.

Menutup diskusinya, Gus Hakim kembali mengerucutkan pandangan esensial politik yang selalu dibawa oleh Gus Dur.

“Gus Dur pernah mengatakan bahwa dirinya terkesan tidak berdiri di atas satu ideologi ekstrem. Namun, bagi Gus Dur, yang paling penting dan menjadi puncak pandangan politiknya adalah kaidah Tasharruful imāmi ‘alar-ra‘iyyati manūthun bil-mashlahah. Yakni, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus mutlak berorientasi pada kemaslahatan,” pungkas Direktur TV9 Nusantara tersebut.

Penulis: Makhfud Syawaludin