Kala Forum Rektor PTNU Bertemu Sekjen Kemendiktisaintek: Merajut Afirmasi, Kemandirian, dan Mimpi PTNU Mendunia

Ada suasana yang berbeda ketika jajaran Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (FR-PTNU) memasuki ruang pertemuan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Jakarta. Audiensi itu bukan sekadar agenda seremonial atau pertemuan rutin antara perguruan tinggi dan pemerintah. Di balik percakapan yang berlangsung hangat, tersimpan harapan besar tentang masa depan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama sebagai bagian penting dari pembangunan pendidikan tinggi Indonesia.

Di hadapan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, para pimpinan PTNU membawa satu pesan yang sama: perguruan tinggi NU telah tumbuh menjadi kekuatan besar yang siap mengambil peran lebih luas dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia.

Ketua Dewan Pembina FR-PTNU, Prof. Ainun Naim, membuka dialog dengan menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini memberikan ruang berkembang bagi PTNU. Baginya, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan terhadap pendidikan tinggi swasta, termasuk perguruan tinggi yang tumbuh dari rahim Nahdlatul Ulama.

Namun, menurutnya, tantangan ke depan tidak lagi hanya soal bertahan, melainkan bagaimana PTNU mampu melompat menjadi perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.

Saat ini terdapat 43 Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang berada di bawah badan perkumpulan dengan jumlah mahasiswa mencapai sekitar 234 ribu orang. Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi menggambarkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap kampus-kampus NU yang sebagian besar hadir di daerah, dekat dengan pesantren, dan melayani kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Karena itulah, Forum Rektor PTNU menilai sudah saatnya kebijakan afirmatif terus diperkuat. Mulai dari perluasan akses beasiswa, dukungan pembukaan program studi baru yang sesuai kebutuhan pembangunan nasional, hingga penguatan kapasitas kelembagaan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Dr. rer. Faishal Aminuddin, Sekretaris Lembaga Perguruan Tinggi PBNU, yang menegaskan bahwa penguatan PTNU harus diarahkan menuju kemandirian.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi tempat belajar mengajar. Kampus harus berkembang menjadi pusat produksi pengetahuan, riset aplikatif, sekaligus laboratorium inovasi sosial yang mampu menjawab persoalan masyarakat.

“Perguruan tinggi harus menghasilkan solusi, bukan hanya lulusan,” menjadi semangat yang mewarnai pembahasan mengenai arah pengembangan PTNU.

Pandangan tersebut mendapat penguatan dari Dr. Abu Amar Bustomi, Sekretaris Forum Rektor PTNU yang juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Ia mengingatkan bahwa masa depan PTNU tidak hanya ditentukan oleh kualitas tata kelola di dalam negeri, tetapi juga oleh kemampuan membangun jejaring internasional.

Menurutnya, internasionalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, riset bersama, pertukaran mahasiswa dan dosen, visiting professor, hingga publikasi internasional harus menjadi bagian dari strategi besar pengembangan PTNU.

Meski demikian, internasionalisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan identitas. Sebaliknya, PTNU justru diharapkan hadir di panggung global dengan membawa karakter khasnya: nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan tradisi kepesantrenan.

Percakapan kemudian berkembang pada makna kemandirian perguruan tinggi. Bagi FR-PTNU, kemandirian bukan sekadar kemampuan mengelola administrasi kampus secara profesional. Lebih dari itu, kemandirian berarti kemampuan membangun ekosistem inovasi, mengembangkan riset terapan, memperkuat kewirausahaan kampus, melakukan hilirisasi hasil penelitian, hingga menjalin kemitraan yang produktif dengan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat.

Paradigma perguruan tinggi pun terus berubah. Kampus tidak lagi cukup menjadi ruang kuliah dan laboratorium. Ia dituntut menjadi simpul pembangunan daerah, pusat inovasi sosial, sekaligus penggerak transformasi masyarakat.

Harapan tersebut mendapat respons positif dari Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek. Pemerintah, menurutnya, tetap berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas.

Salah satu kabar yang paling dinantikan adalah mengenai Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Di tengah penyesuaian anggaran nasional, pemerintah memastikan peluang peningkatan penerima KIP Kuliah di lingkungan PTNU tetap terbuka.

Kebijakan terbaru yang memprioritaskan mahasiswa dari kelompok desil 1 hingga desil 4 dinilai akan membuat bantuan pendidikan semakin tepat sasaran sekaligus memperluas kesempatan generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Bagi banyak kampus NU, kabar tersebut bukan hanya soal bertambahnya jumlah penerima bantuan. Lebih dari itu, KIP Kuliah menjadi jembatan yang memungkinkan ribuan anak bangsa tetap memiliki kesempatan mengubah masa depan melalui pendidikan.

Audiensi itu akhirnya tidak hanya menghasilkan daftar aspirasi maupun tanggapan pemerintah. Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama bergerak menuju kemitraan yang semakin strategis.

Di tengah tantangan revolusi teknologi, perubahan dunia kerja, dan kompetisi global, PTNU berupaya menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya menjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga aktif melahirkan inovasi, memperkuat daya saing bangsa, dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Barangkali, itulah makna paling penting dari pertemuan tersebut. Bukan semata tentang afirmasi, beasiswa, atau kerja sama luar negeri, melainkan tentang bagaimana kampus-kampus Nahdlatul Ulama sedang menata langkah agar semakin berdampak, semakin mandiri, dan semakin siap menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan tetap berpijak pada akar keislaman, keindonesiaan, dan kepesantrenan.

Untuk diketahui, pertemuan itu terlaksana pada Senin (08/06/2026).